analisislah kaitan antara kebijakan pembangunan indonesia, baik pembangunan nasional maupun pembangunan sektoral (daerah) dengan kebijakan hutang luar negri indonesia.

NAMA : KARIMA AFIFAH
NPM : 23210833
KELAS : 1EB15

Kebijakan Pembangunan Nasional
Kebijakan Pembangunan Nasional adalah kebijakan ekonomi Malaysia yang digunakan sekarang. Kebijakan ini merupakan penerus dari Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia yang berakhir pada tahun 1990. Namun, tujuannya hampir mirip dengan Kebijakan Ekonomi Baru.

Tujuannya adalah:

1. Memberantas golongan miskin
2. Merestrukturisasi masyarakat
Pengantar
Indonesia adalah negara berkembang yang merupakan kisah sukses dalam catatan perkembangannya, meskipun serangkaian parah eksternal set-punggungDua puluh lima tahun yang lalu, Indonesia adalah salah satu negara termiskin di dunia, dengan pendapatan per kapita tahunan hanya US $ 50. Sejak itu, ia telah membuat langkah besar, mencapai pertumbuhan PDB rata-rata hampir 7% per tahun, kinerja pertumbuhan yang peringkat di antara sepuluh tercepat di dunia, dan sejajar dengan yang dinamis dari ekonomi Asia Timur (Bank Dunia 1993 Selama periode ini, Indonesia telah dipindahkan menjadi negara berpenghasilan rendah menjadi satu berpenghasilan menengah.. Di Indonesia pendapatan per kapita meningkat sebesar 4,5% setiap tahun untuk mencapai US $ 1.020 pada tahun 1995. Secara riil, sekarang pendapatan per kapita tiga kali lebih tinggi dari 30 tahun yang lalu, menyiratkan sebuah peningkatan yang substansial dalam standar hidup penduduk Indonesia dan pengentasan kemiskinan.
Ini sukses dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pengentasan kemiskinan dapat dikaitkan dengan beberapa elemen strategi pembangunan: Ini termasuk:
• Substansial investasi dalam infrastruktur ekonomi dan sosial yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan berbasis luas.. Investasi ini termasuk dalam sumber daya manusia, pendidikan khususnya dasar dan kesehatan masyarakat.
• Ada penekanan kuat pada peningkatan produktivitas di bidang pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian bagi mayoritas penduduk; dan
• Reformasi struktural dalam perdagangan dan investasi yang mendorong pergeseran dari yang berorientasi ke dalam, kegiatan padat karya yang berorientasi ke arah luar, kegiatan padat modal.
• Substansial investasi dalam infrastruktur ekonomi dan sosial yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan berbasis luas.. Investasi ini termasuk dalam sumber daya manusia, pendidikan khususnya dasar dan kesehatan masyarakat.
• Ada penekanan kuat pada peningkatan produktivitas di bidang pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian bagi mayoritas penduduk; dan
• Reformasi struktural dalam perdagangan dan investasi yang mendorong pergeseran dari yang berorientasi ke dalam, kegiatan padat karya yang berorientasi ke arah luar, kegiatan padat modal.
Makalah ini membahas reformasi kebijakan pertanian di Indonesia, dan dampaknya terhadap pembangunan pertanian. Bagian kedua mengkaji kinerja pertanian Indonesia, dan langkah-langkah diambil untuk deregulasi perekonomian, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk GATT dan upaya untuk mempercepat pertumbuhan dengan equity. Bagian ketiga membahas arah masa depan pembangunan pertanian di era perdagangan bebas global.. Ini berfokus pada kebijakan dan program untuk pengembangan pertanian, keberlanjutan ekonomi pertanian kecil, dan pengentasan kemiskinan.
(Indicators of Agricultural Development) Indikator Pembangunan Pertanian
. Pertanian telah memainkan peranan penting dalam keberhasilan ekonomi Indonesia. Namun, selama 25 tahun terakhir, pangsa pertanian dalam PDB telah menurun dari 41,9% pada tahun 1969 menjadi 17,2% pada tahun 1995. Selama periode yang sama, sektor pertanian tumbuh sebesar 3,45% per tahun. Nilai ekspor pertanian pada tahun 1994/1995 adalah US $ 5,941 juta, 18,7% dari ekspor nonmigas total. Karet, kelapa sawit, kopi, teh, kakao, dan udang merupakan komoditas ekspor utama pertanian (Rasahan 1996).
Fakta mengkhawatirkan adalah bahwa penurunan lapangan kerja di sektor pertanian tersebut jauh lebih lambat dibandingkan penurunan pangsa PDB. Proporsi pekerja pertanian dalam angkatan kerja total turun dari 54,7% pada tahun 1985-52,5 pada tahun 1990, dan diperkirakan 46% pada tahun 1995. Pada saat yang sama, jumlah absolut pekerja pertanian tersebut terus meningkat. In 1995, Pada tahun 1995, sekitar 38 juta orang bekerja di bidang pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini tetap menjadi kegiatan ekonomi utama bagi penciptaan lapangan kerja, meskipun satu dengan produktivitas tenaga kerja rendah.

Kebijakan pembangunan daerah

Kebijakan pembangunan daerah dari pemerintah yang selama ini tidak tepat sasaran, tidak fokus, dan tanpa prioritas menjadi beberapa penyebab suatu daerah menjadi tertinggal. Untuk membantu pembangunan daerah tertinggal, pemerintah harus lebih memfokuskan perhatian pada pembangunan kawasan pedesaan.
Demikian dikemukakan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Helmy Faishal Zaini, saat berkunjung ke kantor Redaksi Kompas di Jakarta, Kamis (3/12) pagi. “Kalau tepat sasaran saya kira akan ada upaya-upaya pengentasan daerah tertinggal. Seringkali ada daerah yang sudah maju terus digelontor bantuan infrastruktur. Sementara daerah yang membutuhkan infrastruktur justru tidak mendapat perintah,” kata Helmy.
Agar lebih fokus pada pembangunan kawasan pedesaan, Helmy mengatakan, Kementerian Negara PDT akan memulai program baru pembangunan kawasan pedesaan terpadu atau disebut dengan Bedah Desa pada tahun 2010. Program ini dinilai penting mengingat masih adanya 32.000 desa yang dinyatakan sebagai daerah tertinggal, 60-70 persen di antaranya berada di daerah tertinggal, sisanya desa-desa yang berada di daerah maju. Helmy berharap program ini akan bisa lebih efektif karena lebih terfokus dan diharapkan akan melibatkan lintas sektoral. Untuk membantu pembangunan daerah-daerah tertinggal, Helmy mengakui hal itu tidak akan berhasil jika dilakukan seorang diri, tapi perlu keterlibatan dari semua pihak.
“Agar bisa sukses kami harus mengeroyok program dari semua lintas sektoral terutama untuk program di daerah-daerah perbatasan,” ujar Helmy.
Wakil Menteri Urusan Ekonomi dan Pembangunan Usaha Swasta, Rachmat Tatang Bachrudin, mengakui selama ini program pembangunan daerah tertinggal tidak optimal karena setiap sektor jalan sendiri-sendiri. Artinya, setiap sektor memiliki rencana dan pelaksanaan masing-masing sehingga tidak terintegrasi dan terkoordinasi.
“Selama ini memang populis. Yang penting semua daerah diberikan program tetapi tidak terintegrasi sehingga jalan sendiri-sendiri. Kini diintegrasikan menjadi satu program yang disebut Bedah Desa itu,” kata Tatang yang turut mendampingi Helmy.
Selain kawasan pedesaan, Kementerian Negara PDT juga akan memfokuskan perhatian pada daerah perbatasan yang menjad i daerah terdepan dan termasuk kategori daerah tertinggal. Ironi memang. Daerah-daerah terdepan itu justru kondisinya terbelakang. Tidak ada yang secara khusus menangani daerah terdepan.
“Padahal, daerah terdepan ini yang justru memegang peran paling strategis, kata Helm
Kebijakan dengan hutang luar negeri indonesia

MEMASUNG EKONOMI RAKYAT
Peningkatan pajak sulit bermanfaat jika harus dimasukkan pada APBN yang bocor. Rasio pajak terhadap PDB juga telah meningkat, sampai 13 persen, tetapi hanya tersisa sangat sedikit untuk pembangunan langsung. Masyarakat kehilangan haknya atas anggaran publik sehigga akses terhadap program kesehatan, pendidikan, pangan dan infrastruktur sosial lainnya berkurang sangat drastis.
Peningkatan deviden BUMN untuk APBN sama saja. Sumbangan trilyunan rupiah untuk APBN terkuras untuk membayar utang luar negeri, yang jumlahnya tidak kurang dari 70 trilyun (cicilan pokok dan bunga). Jumlah ini sudah memperhitungkan kemungkinan penjadwalan utang. Jika angka penjadwalan diperhitungkan, maka beban utang luar negeri yang jatuh tempo pada tahun diperkirakan mencapai 100 trilyun. Belum lagi beban utang domestik dan pengeluaran rutin lainnya, yang tidak bisa dihindari. Jadi, kunci persoalan adalah beban utang luar negeri, yang telah melampaui batas kemampuan suatu negara untuk melayaninya. Bahkan jumlah beban pembayaran utang tersebut telah memasung hak ekonomi masyarakat luas atas anggaran publiknya.
Pemerintah telah bermain-main dengan nasib rakyat, yang mutlak mempunyai hak terhadap anggaran publik tersebut. Tetapi praktek kebijakan publik dan implementasi anggaran dari regim yang korup telah menghilangkan kesempatan tersebut. Tim ekonomi hanya mempunyai visi teknis fiskal belaka, bahwa utang itu merupakan kewajiban negara untuk membayarnya. Padahal, kerugian paling besar terbebankan kepada masyarakat luas.
Tidak ada sama sekali visi ekonomi politik dari tim ekonomi pemerintah untuk membela kepentingan masyarakat luas, dengan cara membebaskan sebagian beban utang, yang merupakan produk dari praktek kebijakan yang disortif dan praktek korupsi yang meluas pada masa regim yang lalu. Korupsi di sini termasuk birokrat asing, yang juga sangat menikmati keuntungan super normal dari proyek-proyek utang luar negeri, yang biasa di-“mark up”. Usaha diplomasi untuk membagi beban resiko di masa lalu tidak dilakukan sehingga resiko kesalahan rancangan utang dan kesalahan prakteknya di lapangan hanya dibebankan kepada pihak Indonesia.
DPR nampaknya juga bermain-main dengan anggaran publik ini karena tidak memiliki konsep yang matang untuk membebaskan APBN 2002 dari beban utang, yang mencekik leher. Bahkan pembicaraan tentang APBN di DPR pada pertengahan Oktober tahun yang menjadi “deadlock” dan hanya menghasilkan skema penjadwalan utang, yang tidak memberi ruang cukup bagi APBN untuk berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang positif.
Itu juga berarti bahwa partai, yang berkuasa, juga mempertaruhkan nasib politiknya pada teknokrat, yang hampa politik. Negara dan masyarakat mempunyai hak untuk tidak membayar sebagian utang yang najis, penyimpangan yang dilakukan dalam keputusan kebijakan dan implementasinya di lapangan. Tetapi pembelaan atas kesalahan kebijakan publik ini tidak nyata sehingga pembahasan berjalan apa adanya.
Pendekatan para teknokrat hanya bersifat teknis fiskal belaka, dengan akibat yang mesti ditanggung oleh masyarakat luas. Padahal masalahnya adalah “political economy”, yang harus dijalankan dengan tindakan politik, diplomasi ekonomi, dan bahkan tindakan kolektif dari “stake holders”, yang berkepentingan terhadap APBN.
Jika transaksi utang individu perusahaan, maka kewajiban pihak yang melakukan transaksi membayarnya. Transaksi utang individu ini berbeda dengan transaksi utang publik dimana pihak yang tidak memutuskan ikut menanggung resiko dan beban atas kesalahan pengambilan keputusan tersebut. Karena itu, syarat adanya transaksi pada domain publik adalah transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi.
Utang luar negeri adalah keputusan politik, yang berada pada domain publik. Ini berbeda dengan transaksi individu atau pertukaran swasta. Pada kebijakan publik prasyarat-prasyarat keterbukaan, transparansi, demokrasi dan tahapan yang baik merupakan bagian dari elemen yang penting. Jika prasyarat itu tidak ada, maka transaksi tersebut pasti merugikan publik. Utang luar negeri juga merupakan keputusan publik, yang prasyarat-prasyaratnya sangat tidak memenuhi standar, tetapi dijalankan dengan pola pemerintahan yang tertutup dan otoriter.
Potensi untuk memperbaiki mekanisme kebijakan publik tersebut mati karena sifat pemerintahan, yang sangat represif. Akibatnya, ribuan proyek yang berjalan dengan anggaran dari utang luar negeri sangat penuh dengan praktek korupsi, “mark up”, dan perburuan rente. Proyek-proyek menjadi tidak efisien dan negara menanggungnya dengan beban pembayaran yang mahal dan mencekik tadi.
Transaksi publik yang menyimpang dan dinodai praktek korupsi pemerintah dan birokrasi dapat dituntut untuk tidak dibayar begitu saja. Dalam kasus utang luar negeri, praktek korupsi juga dilakukan oleh birokrat asing dan perusahaan pelaksananya. Publik dan masyarakat luas memiliki hak untuk melindungi anggarannya dari praktek seperti itu. Visi seperti ini yang tidak dimiliki pemerintah dan DPR, yang tengah membahas APBN 2002.
Jika itu dilakukan, maka pemerintah ini tidak jauh berbeda dengan Orde Baru, yang mempermainkan hak rakyat atas anggaran. Resikonya, ekonomi masyarakat, program kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur sosial, dan pembangunan lainnya tidak bisa dijalankan.
Anggaran dikuras untuk membayar utang luar negeri tidak kurang dari 69 trilyun rupiah. sedangkan utang yang diterima hanya sekitar 34 trilyun rupiah. keadaan “negative outflow” seperti ini telah terjadi sejak 1986, tetapi dibiarkan semakin memburuk. Akumulasi utang Iuar negeri Indonesia saat ini telah menjadi persoalan serius bagi perekonomian karena beban pembayaran utang luar negeri sangat besar, dominasi utang luar negeri swasta, struktur utang luar negeri semakin jauh dari format konsesional, dan kinerja perekonomian makro yang memburuk. Ketika pemerintah dihadapkan pada keinginan untuk menurunkan besarnya utang luar negeri karena dianggap sudah terlampau tinggi, bagaimana dampak penurunan tersebut terhadap kinerja perekonomian secara makro? Tujuan studi ini adalah menganalisis permasalahan utang luar negeri Indonesia dan implikasinya bagi pertumbuhan ekonomi (sustainable economic growth). Secara khusus studi ini dilakukan untuk menganalisis secara deskriptif masalah utang luar negeri Indonesia dan yang utama adalah menganalisis implikasi kebijakan penurunan stok utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi swasta. Berdasarkan hasil pendukaan dengan pendekatan 2SLS pada model makroekonometri sederhana periode 1971-1999, pada variabel debt overhang (DEBTY) dan variabel crowding out (USX) menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel-variabel tersebut akan menurunkan tingkat investasi. Simulasi dilakukan pada periode 1995-1999 dari rentang periode observasi tahun 1971 – 1999 untuk melihat dampak kebijakan penurunan stok utang luar negeri Indonesia terhadap kinerja investasi dan pertumbuhan ekonomi. Studi ini menemukan bahwa penurunan stok utang luar negeri Indonesia secara signifikan akan meningkatkan investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa implikasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan secara serentak, bahwa perbaikan kinerja perekonomian melalui reformasi struktural dan kebijakan yang berorientasi pada penurunan utang luar negeri mutlak dilakukan, seraya berupaya mendorong tercapainya kesepakatan dengan kreditor dalam strategi-strategi penyelesaian utang dan mengurangi secara bertahap.

•Hutang mencapai $ 1.400 miliar. Artinya, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) mempunyai tanggungan hutang Rp 20 juta. INI TIDAK ADIL
•Cadangan devisa saat ini, masih berada pada posisi USD50,56 miliar. Jumlah tersebut hanya mampu memenuhi 5,4 bulan kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
•Rakyat miskin mencapai lebih dari 100 juta orang dan PHK besar-besaran yang kian terjadi
•GNP Indonesia masih rendah
•Hilang dan hancurnya sumber daya alam hayati dan nir-hayati
•Penguasaan kaum pemodal dan pihak asing atas kekayaan SDA hayati dan nir-hayati
•Korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang masih tinggi
•Kebijakan impor nol persen untuk susu impor dan jenis lainnya
•Pengelolaan keuangan negara kurang efektif
•Otonomi daerah yang tidak pro-rakyat
•Sangat minimnya dukungan lembaga keuangan pemerintah kepada pedagang dan pengusaha kecil-menengah
•Keahlian masyarakat kurang mendapat dukungan atau akses dari pemerintah dan masyarakat, akibatnya para sarjana lebih memilih bekerja sebagai karyawan, ketimbang membuat/membuka usaha. Akibat negatif lainnya adalah kurang tumbuhnya wiraswasta-wiraswasta di kalangan IKM dan UKM

PENUTUP
Demikianlah, pembahasan masalah utang luar bluar negeri ini dilakukan dengan mengaitkan dimensi utang yang sudah menjadi jebakan (debt trap”) dalam kaitannya dengan anggaran publik dan ekonomi rakyat yang lebih luas. Utang yang besar telah menjadi beban anggaran, yang pada gilirannya menjadi beban publik, termasuk di dalamnya adalah ekonomi rakyat.
SUMBER : – WWW. AGNET.ORG
-WWW. WIKIPEDIA.COM
– WWW KOMPAS.COM
– WWW.EKONIMIRAKYAT.COM

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

2 Balasan ke analisislah kaitan antara kebijakan pembangunan indonesia, baik pembangunan nasional maupun pembangunan sektoral (daerah) dengan kebijakan hutang luar negri indonesia.

  1. Silvi Anggraini berkata:

    NUMPANG INFO YA BOS… bila tidak berkenan silakan dihapus:-)

    LOWONGAN KERJA GAJI RP 3 JUTA HINGGA 15 JUTA PER MINGGU

    1. Perusahaan ODAP (Online Based Data Assignment Program)
    2. Membutuhkan 200 Karyawan Untuk Semua Golongan Individu yang memilki koneksi internet. Dapat dikerjakan dirumah, disekolah, atau dikantor
    3. Dengan penawaran GAJI POKOK 2 JUTA/Bulan Dan Potensi penghasilan hingga Rp3 Juta sampai Rp15 Juta/Minggu.
    4. Jenis Pekerjaan ENTRY DATA(memasukkan data) per data Rp10rb rupiah, bila anda sanggup mengentry hingga 50 data perhari berarti nilai GAJI anda Rp10rbx50=Rp500rb/HARI, bila dalam 1bulan=Rp500rbx30hari=Rp15Juta/bulan
    5. Kami berikan langsung 200ribu didepan untuk menambah semangat kerja anda
    6. Kirim nama lengkap anda & alamat Email anda MELALUI WEBSITE Kami, info dan petunjuk kerja selengkapnya kami kirim via Email >> http://uangtebal.wordpress.com/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s